Manajemen Pelayanan Publik

Kumpulan artikel ttg bagaimana mengelola pelayanan publik yang baik

Reformasi Birokrasi di Pemda ; Sebuah Tantangan dan Hambatan

Posted by billje pada Juli 24, 2008

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah, merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Seiring dengan semangat otonomi daerah, hanya 5 perkara yang langsung ditangani oleh Pemrintah Pusat. Departemen Luar Negeri, Departemen Agama, TNI/Polri, Departemen Hukum dan Ham, serta Departemen Keuangan. Sehingga dapat kita lihat betapa kompleks urusan yang harus menjadi pelayanan kepada publik yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Mulai dari urusan Pendidikan, Kesehatan, Kebersihan, Pekerjaan Umum, Tata Sarana Wilayah, dan sebagainya. Tapi cobalah kita lihat sejenak, betapa kacau balaunya pelaksanaan APBD di seluruh pemerintah Daerah di Indonesia, baik di Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten/Kota. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK mengungkapkan bahwa terjadi berbagai macam kasus kerugian daerah, sebagai akibat kelalaian ataupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bernilai tidak sedikit, bahkan saMpai pada angka ratusan juta rupiah.

Hal yang menyebabkan itu semua terjadi adalah, gaji PNS baik di Pemda maupun di Pusat, sangatlah kecil. bayangkan saja, seorang Penata Muda (lulusan S1) digaji dengan 1,2 juta perbulan. sedangkan tunjangan kejahteraan (dengan indikator kehadiran) hanya sebesar 80% dari 1,2 juta tersebut. ini tentunya masih jauh dari cukup. apalagi seorang PNS tersebut adalah kepala keluarga, otomatis dia akan mencari penmghasilan lain2, berupa honor kegiatan, ataupun yang kurang pantas, menerima uang lain2 dari rekanan, masyarakat sebagai uang pelicin. Jadi janganlah heran jika pendapatan pada pos laporan Realisasi Anggaran Pemda selalu menunjukkan angka minimal, dan pada pos Belanja selalu muncul belanja publik yang tidak tepat sasaran, alias hanya diada2kan dengan pertanggunjawaban ala kadarnya, dan tidak bermanfaat langsung kepada kesejahteraan masyarakat. (Contoh bantuan kepada klub sepakbola). Kan harus malu jika di sebuah Pemerintah Daerah di Kota X, memberikan bantuan kepada Klub sepakbolanya dari APBD, akan tetapi angka kemiskinannya besar, dan masih banyak anak putus sekolah karena tidak sanggup membayar biaya pendidikan yang sangat tinggi. kalau mau fair, gratiskan dulu pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar publik baru mikirin Klub Sepakbola.

Sebenarnya hal ini semua dapat dieliminir secara sederhana dengan apa yang saya cetuskan pertama kali, yaitu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah sebuah langkah Pemerintah yang harus diambil untuk menjamin kesejahteraan semua pihak, baik dari masyarakat maupun dari Pegawai-nya sendiri selaku pelayan masyarakat. Bukan hal yang susah kok, hanya sekedar win-win solution. Kalau mau pegawainya memberikan pelayanan yang prima kepada publik, sejahterakan dulu. bukan hal yang susah kan?  langkah2 riil yang harus dilakukan sebagai berikut :

  1. Pada dasarnya untuk menghindari dari perilaku PNS yang masih menerima uang pelicin, melakukan tindakan korupsi, adalah dengan menaikkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan pangkat dan jabatannya. sesuai dengan prinsip semakin tinggi jabatan maka semakin tinggi juga tanggungjawabnya, maka harus diberikan tunjangan yang sesuai.
  2. Tunjangan kesejahteraan tersebut diambil dari anggaran kegiatan, sehingga untuk kedepannya tidak ada lagi honor2 kegiatan, melainkan menyatu menjadi tunjangan yang dibayarkan fix setiap tanggal tertentu.
  3. dengan demikian anggaran pada sebuah departemen/satuan kerja perangkat daerah dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi ini, adalah tetap, bukan bertambah.
  4. Seiring dengan dilakukannya reformasi birokrasi ini, maka dalam hal perekrutan SDM/ pegawai baru maupun pegawai yang akan menduduki jabatan baru, harus diseleksi dengan sesuai bukan berdasarkan usia, dan faktor kedekatan dengan pimpinan semata. prinsip “The right man on the right place” tetap harus dijunjung. dengan demikian, untuk kedepannya, tidak ada lagi penerimaan PNS dari jalur pegawai kontrak, untuk kemudian mengabdi dulu selama beberapa tahun, dan kemudian diangkat statusnya menjadi PNS hanya karena kasihan semata, padahal tidak mempunyai keahlian nyata yang dibutuhkan dalam organisasi (misalnya, pegawai kontrak yang bekerja sebagai sopir selama 10 tahun, kemudian diangkat menjadi PNS di golongan IIA).

Hal itulah beberapa pemikiran saya sebagai pengamat dalam pelayanan publik ini, hal ini tentunya membutuhkan tekad kita bersama untuk ke arah yang lebih baik. Pemerintah harus mempunyai prinsip dialah pelayan masyarakat. dia dipilih untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya, rakyat harus takut kepada pemerintah.

Posted in Kritik buat pemerintah | Leave a Comment »

PD Kebersihan Kota Bandung riwayatmu kini…..

Posted by billje pada Januari 22, 2008

Tentunya kita masih ingat ketika pada tahun 2005 awal, Kota Bandung dilanda bencana Sampah. Masih fresh kok dalam benak saya, waktu itu saya naik angkot melewati tumpukan sampah di Kebun Binatang Tamansari. wuih bau busuknya sangat menusuk hidung. Anehnya masalah sampah yang seharusnya merupakan kebutuhan dasar pelayanan publik tidak diperhatikan dengan serius oleh Kota Bandung. Memang dalam waktu yang cepat sampah akhirnya bisa diatasi. Tapi itu hanyalah sebagai upaya untuk persiapan Konferensi Asia Afrika Waktu itu. Nah inilah yang menjadikan kita sebagai bangsa yang bermental Tempe. Kita akan bekerja dengan serius ketika ada tekanan dari atasan, dan ketik mau menghadapi event tertentu yang menuntut kita supaya prima ketika akan hadir tamu tertentu.  Semacam topeng gitu lah…

Sekarang masalah sampah menjadikan Kota Bandung semakin gerah. Belum diketemukannya lahan yang digunakan sebagai TPA membuat PD Kebersihan ujung tombak maslaah kebersihan di Pemkot Bandung menjadi kebakaran jenggot. Kalo penulis boleh mengkritik sih, janganlah sebuah kebutuhan akan pelayanan publik tuh dibikin profit oriented. Misal masalah kebersihan, janganlah berpikiran masalah untung rugi. Ini kebutuhan dasar warga lho. Bahwa kita membutuhkan lingkungan yang bersih. Masa sih ketika Pemkot Bandung berkewajiban untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA masih melihat untung ruginya? Wah, kalo ngangkut tiap hari habis di Solar nih….? ga bisa begitu donk, toh ketika MAsalah kebersihan dijadikan Perusahaan Daerah oleh Pemkot Bandung, timbul berbagai macam masalah yang membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Sampah menumpuk, dan terjadi ketidakjelasan dalam aspek pelayanan publik. Dan ternyata, dengan dijadikan sebuah PD, PD KEbersihan tetap merugi kok setiapp tahunnya…. padahal latar belakang dibentuknya sebuah perusahaan daerah adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi daerah (Profit center). bukan loss center…. So, ini yang harus dipertanyakan kepada Pemerintah Kota Bandung, bagaimana nih pertanggungjawaban atas kebijakan pada sektor Kebersihan? Perlu ditinjau ulang tuh? Masih pantaskah PD kebersihan dipertahankan ataukah harus menjadi Dinas saja seperti pada pemerintah di kabupaten lain di Jawa Barat? sebagai informasi aja sih… Pemerintah DKI Jakarta yang menghasilkan sampah 5 kali lebih besar dari kota Bandung, permasalahan sampah tetap dipegang oleh Dinas Kebersihan Pemerintah DKI Jakarta. dan tidak ada permasalahan sampah tuh?

Posted in Pelayanan Publik | Leave a Comment »

Trotoar Atau Tempat Parkir Motor….?

Posted by billje pada November 13, 2007

Kaget bukan main ketika saya jalan kaki dari Kantor Pensiunan Telkom di Jalan Surapati, menuju ke Pusdai. Memang sih ada pasar Cihaurgeulis di sebelah kanan jalan. Dan disitu memang telah jelas bahwa tidak boleh parkir motor dan berdgang menggunakan bahu jalan sebelah kiri (kalau dari arah gazibu) karena mungkin untuk menghindari kemacetan. Dan memang kalo kita pantau, arus dari arah gazibu, pasti padat, ditambah dengan adanya pasar, otomoatis akan macet di sekitar pasar cihaurgeulis!. Tapi yang jadi aneh, cobalah Anda liat di seberang pasar (di sebelah kanan dari arah gazibu) akan anda liat banyak kendaraan roda dua yang parkir di trotoar! Padahal di deket situ ada pos polisi yang bertuga untuk GATUR “Penjagaan dan mengatur” supaya lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kebutuhan publik akan layanan Lalu Lintas! Nah, kalu sudah begini, kebutuhan akan pejalan kaki kan jadi korbannya. Hanya untuk menghindari kemacetan, parkir motor pun harus mengambil area trotoar bagi pejalan kaki. Memang sih, kita sebagai warga yang baik harus mengutamakan kepentingan umum yang lebih besar daripada kepentingan umum yang minoritas. Demi kepentingan bersama juga sih. ya gak? tapi kalao aparat polisi sampai memperbolehkan sarana bagi pejalan kaki (trotoar) untuk dijadikan lahan parkir, apakah ini bukan namanya membahayakan keselamatan pengguna trotoar karena harus berjalan di jalan raya? Haruskah pejalan kaki sampai berkorban nyawa segala? Aparat yang terkait? bagaimana nih? Ini jelas-jelas tidak sesuai dengan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1992 yang menyatakan “Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau selluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat”.

Posted in Kritik buat pemerintah | Leave a Comment »

Bandung semrawut, euy….

Posted by billje pada November 13, 2007

Bandung, merupakan kota yang menjadi tujuan liburan warga Jakarta, Jawa Barat, bahkan wilayah indonesia yang lain ketika hari libur tiba. Ketika Hari Sabtu Minggu, jumlah penduduk Bandung bertambah 5 kali lipat. Mereka menyerbu Factory Outlet, Pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan tempat nongkrong semacam kafe, dan ada yang sebagaian dateng hanya untuk sekedar wisata kuliner seperti yang menjadi trend sekarang ini. Memang Pendapatan perkapita Bandung akan meningkat dengan bertambahnya hidupnya sektor pariwisata, akan tetapi akan banyak ekses yang terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan, yaitu SAMPAH. Sebelum tahun 2000, Bandung merupakan kota yang sejuk nan bersih. Polusi udara belum parah. dan suhu udara pun tidak terlalu panas. Setelah tahun 2000, kota bandung menjadi kota yang seperti Jakarta aja panasnya. Macet disana-sini, sampah dimana-mana. Bahkan tak sedikit warga Bandung yang merasa “Bandung sekarang kayak Jakarta aja sih….? Panas Macet!! Inilah yang menjadi fenomena bandung setelah tahun 2000. Bertambah banyaknya kendaraan di Bandung menjadi salah satu penyebabnya. Kredit Mobil dan motor begitu gampangnya dengan uang muka yang terjangkau dan tenor ciicilan yang bisa diperpanjang sampai dengan waktu yang lama. Memang kita tidak bisa menyalahkan masyarakat dengan cara melarang2 untuk menambah kendaraan (membatasi) karena pergerakan sektor ekonomi bisa terhambat juga… Langkah yang seharusnya dilakukan adalah upaya dai pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan publik (melayani). Misalnya dengan pengaturan lalu lintas yang lebih baik, menambah jumlah ruas jalan, dan memberikan jaminan keselamatan di Jalan Raya. Jangan sampai ada phobia warga Bandung sendiri “Males ah wekend di kota saya, mendingan saya keluar kota aja…Bandung semrawut…!!”

Posted in Kritik buat pemerintah | 1 Comment »

Malesnya bayar pajak…..

Posted by billje pada November 6, 2007

Sebut saja seseorang yang bernama Amir. Seorang pengusaha Penginapan  yang  mempunyai mobil, rumah dan seorang istri dan anak. Kalau boleh di bilang si Amir ini orang yang sukses lho! Tapi dia malas untuk bayar pajak, sampai2 ada orang yang bilang “Jadi Superman aja, Pak? Terbang….” Bla…bla… Keenggankan Amir sebenernya cukup beralasan lho…! Banyak yang harus saya bayar! Tapi apa feedback yang bisa saya dapatkan! Coba saya iseng2 berapa pajak yang harus dibayarnya :

1. Pajak PPh pasal 21 perseoranga

2. Pajak PPh Badan, Pajak Pertamabahan Nilai ketika dia harus beli bahan2

3. Pajak PBB rumah

4. Pajak Kendaraan Bermotor

5. Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah

6. Pajak  Hotel

wow fantastis sekali berapa yang harus dikeluarkan beliau untuk membayar pajak2 tersebut. Sebenernya dalam ajaran islam, kita diwajibkan untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk dikeluarkan sebagai zakat maal. ini bagus sekali. Cuma dalam ajaran agama, feedback yang kita terima tidak kita terima di dunia ini, karena berupa pahala, sesuai dengan keyakinan agamanya. Nah, kalau bayar pajak, mirip2 kok dengan zakat, cuma feedback ini yang kita rasakan jauh dari yang kita harapkan. Jalanan rusak, subsidi BBM menjadi tidak tepat sasaran, pendidikan masih mahal aja, kesehatan apalagi, dan harus bermacet2 ria di Jalan Tol. Bagaiamana si Amir ini tidak enggan untuk bayar pajak! Padahal yang seperti Amir ini tidak hanya belasan, bahkan ribuan atau jutaan lho! Daripada saya harus bayar pajak, mendingan buat bayar guru SD agar anak saya bisa masuk sekolah favorit, mendingan saya tabung kalau2 nanti sakit. Toh biaya rumah sakit amit2 mahalnya. Dsb….

Inilah atmosphere kehidupan kita. Janganlah heran bos, ketika Penerimaan Pajak kita di APBN, APBD, percepatannya bergerak lambat sekali. dan ujung-ujungnya Defisit……lagi

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Aliran sesat sebagai ekses Kebijakan Publik yang salah

Posted by billje pada November 6, 2007

Boleh dibilang saat ini kita dilanda berbagai macam masalah kebangsaan. Bagaimana tidak setelah mucul Lumpur Lapindo, Gunung meletus, gempa dimana-mana, nah sekarang mucul kehebohan yang lain berupa muculnya banyak sekte atau aliran sesat. Sebutlah Al Qiyadah, Alquran Suci, HDH (Hidup Dibalik Hidup), dsb. Kalao kita runut akar masalah ini adalah UUD kok. Ujung-Ujungnya Duit…. Bagaimana tragisnya bangsa kita ketika sebuah akidah dan kepercayaan ditukarkan dengan beberapa ratus ribu uang, sekotak Mie Instan, dan bahkan lebih tragis, sekilo beras!!! Pemerintah pun ikut kebakaran jenggot, semua pengikut aliran pun ditankapin dan dipenjara. Bener dengan apa yang dibilang sama cendekiawan Muslim kita Dr. Komarudiin Hidayat “Aliran sesat ini seperti paku payung, semakin keras kita perlakukan, maksudnya dengan ditangkapi dan dipenjara, bukannya tercabut, malah akan semakin tertanam lebih dalam dan lebih susah lagi untuk dicabut”.  Inilah tingkah laku kita, bukannya mengatasi dengan taktik jitu, mencari akar permasalahan, tapi hanya bertindak situasional, dengan berbuat seperti itu.

Ini sebuah hukum alam yang sangat simple kok. Ketika kebutuhan ekonomi masyarakat tidak terpenuhi, sembako mahal, dan biaya hidup mahal, mereka akan menjadi kalap mata, dengan iming2 barang2 tadi, mereka mau kokk hanya mengucapkan sahadat Abal-abal yang mngkultuskan si X untuk menjadi Almasih atau Nabi baru. Ditambah pembinaan Departemen Agama terhadap kebutuhan akan sistem akidah kita masih kurang. Pendidikan Agama di sekolah hanya 2 jam seminggu, bung! Gimana tidak berakibat anak2 malas untuk sholat, dan mengamalkan agama di kehidupan sehari-harinya. Dengan iming2 tidak usah solat zakat, dan haji, orang2 yang gampang imannya pun dengan senang hati menerimanya. Ngapain ikut Islam yang ada 5 rukun (Sahadat, solat, zakat, puasa, dan haji). Ikut aja aliran X. lebih dipermudah kok. Solat cukup satu rakaat sehari, tidak usah ini dan itu!

Itulah yang menjadi permasalahan. Masalah pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan akan rohaniah yang kurang di negara ini. Nah Departemen dan kementrian yang terkait, apa yang telah dilakukan selama ini emang….?

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Anggaran Belanja Pegawai kok besar amat ya….?

Posted by billje pada November 2, 2007

Baru-baru ini institusi pencetak pemimpin bangsa IPDN dilanda kasus lagi. Salah seorang praja putrinya meninggal karena menggugurkan kandungannya. Setelah berkali2 dilanda kasus berupa tingkah laku para praja yang menyimpang berupa kekerasa, pemukulan, pembunuhan, bahkan sekarang seks bebas.Cuma sayang pemimpin kita kurang tegas terhadap masalah ini. Presideng cuma mengambil keputusan atas rekomendasi Ryaas Raysid berupa penghentian penerimaan praja IPDN selama setahun, dan mengubah nama IPDN menjadi IIP. cuma itu aja bos? Kalo menurut saya pribadi, IPDN atau apalah namanya harus dibubarkan tanpa menerima praja sampai nanti perlu ditinjau kembali keberadaannya… Bayangkan Depdagri harus menganggarkan sekian milyard yang cukup besar, hanya untuk mencetak output praja seperti yang sebagaimana kita ketahui kelakuannya…? Bahkan setiap tahun PNS yang direkrut lewat institusi STAN, IPDN, AKABRI, dsb hanya membuang2 anggaran karena outputnya pun kalao  menurut pengamatan saya tidaklah seiring dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan. bahkan dengan kondisi gaji PNS yang kecil, tidak akan mengurangi risiko bertambahnya jumlah koruptor di Indonesia. Saya ambil contoh, pernah santer dalam benak kita bahwa terjadi calo dalam penerimaan Taruna Akpol, seseorang harus mmbayar minimal 150 juta rupiah agar anaknya dapat menjadi Taruna alias nanti sebagai seorang Polisi, alias pegawai yang harus dibayar oleh negara. Jadi, negara bukankah akan menjadi Rugi 3 kali?

1. Mengeluarkan anggaran yang mubazir untuk mendidik seorang Taruna Akpol “karbitan” karena kompetensi dan kemampuan intelektual yang tidak seperti dalam standar kualifikasi minimal seorang Taruna. (mngkin punten lebih bodoh, tingkah laku yang tidak baik).

2. Membayar gaji setiap bulan ini taruna Akpol yang nantinya jadi aparat polisi, sampai (kurang lebih 35 tahun), sampai membayarkan pensiunnya coba!

3. Menambah seorang pemeras rakyat.  Ketika dia dipaksa harus membayar 150 jt supaya menjadi polisi, maka di otaknya dia adalah bagaimana supaya saya balik modal dengan cepat! Maka, aparat penegak hukum pun menjadi nakal dengan menyalahgunakan posisi dan jabatannya untuk memeras masyarakat. dengan menarik pungutan SIM liar lah, memeras supaya BAP tidak sampai ke kejaksaan lah, dsb.

inilah fenomena yang terjadi di Negara kita. Bayagkan itu hanya seorang dari Akpol saja, Belum dari isntasi pencetak aparatur negara yang lain…? Lagi-lagi kasian masyarakat kita kan?

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Bagaimana Kualitas seorang Pelayan Publik

Posted by billje pada Oktober 30, 2007

Nah ini nih yang pantas dibahas di forum ini, bagaimana sih kualitas seorang pelayan publik yang baik. ada rumor yang telah menjadi sebuah kebenaran umum bahwa seorang pelayan publik sarat dengan birokrasi dan korupsi. memang bukan hal yang mustahil lagi bahwa kedua penyakit inilah yang menodai citra pelayan publik kita. Coba bayangkan ketika kita membuat KTP, harusnya yang bisa ditunggu dengan hitungan menit, ini kalo ga pakai uang pelicin, bisa2 satu bulan baru kelar, kalo anda banyak beramal…..(hehe) kalo ga banyak beramal, ya ambil kesimpulan sendiri, bisa2 aplikasi permohonan pembuatan KTP kita tersisihkan atau terbuang entah kemana, kan? Trus masalah korupsi, yang awam aja kita melihatnya, dari 300T penerimaan APBN, yang dapat kita rasakan untuk dapat kembali ke kita benefitnya paling cuma 25%. Yang simple aja kita liat masalah perbaikan jalan yang rusak. brapa sih yang diperbaiki dengan cepat, trus kalo udah diperbaiki, berapa lama sih supaya ga rusak lagi? kena musim hujan 6 bulan juga paling rusak lagi….

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.